Bupati Afni saat Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD, Kamis (21/8).
Siak – Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi keuangan daerah dengan tetap menjaga kualitas program yang dijalankan.
Arahan ini disampaikan orang nomor satu di Siak itu dalam Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD per Juli Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (21/8/2025).
Berdasarkan laporan yang diterima, hingga Juli 2025 realisasi fisik pembangunan telah mencapai 69,02 persen, sedangkan realisasi keuangan baru 48,23 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi sebesar 19,25 persen.
“Artinya, progres kegiatan di lapangan cukup baik, namun serapan anggaran masih rendah karena adanya keterbatasan kas,” ujar Afni.
Meski begitu, ia menekankan agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi semangat berinovasi. Ia mengajak OPD untuk memperkuat kerja sama lintas sektor agar tetap berjalan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya memahami kondisi keuangan kita terbatas, tetapi hal itu tidak boleh mengurangi kreativitas. Justru dengan berkolaborasi, kita bisa menghadirkan kegiatan yang positif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pesan Afni.
Selain itu, Bupati Afni juga bilang agar OPD lebih proaktif dalam mengelola dana transfer pusat. Menurutnya, lambatnya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi keuangan.
“Bagi OPD penerima DAK, saya minta segera mempercepat penyampaian laporan ke pusat agar transfer dana tidak tertunda. Begitu juga dengan DAU, laporkan segera supaya kas daerah bisa ditransfer lebih cepat,” imbuhnya.
Afni juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi, kontrak kegiatan, pengendalian belanja, serta efisiensi penggunaan anggaran sesuai regulasi. Ia mengingatkan agar setiap kendala yang menghambat realisasi segera dilaporkan untuk dicarikan solusi bersama.
Di tempat yang sama Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menyampaikan pentingnya pendataan belanja wajib sebagai dasar penyusunan proyeksi keuangan daerah.
“Kami meminta OPD segera melaporkan belanja wajib seperti gaji ASN, PPPK, honorer, TPP, serta biaya operasional listrik, air, dan internet. Dengan data ini, kita bisa menghitung kekuatan riil keuangan daerah dan menyusun proyeksi anggaran lebih tepat ke depan,” pungkasnya.
