Siak riauexpose.Com– Setelah sempat terpuruk dengan kerugian mencapai USD 14 juta pada 2024, PT Bumi Siak Pusako (BSP) mulai menunjukkan tren pemulihan signifikan.
Perusahaan daerah sektor migas itu memproyeksikan pembagian dividen hingga USD 6 juta atau setara lebih dari Rp100 miliar pada 2026.
Komisaris BSP yang juga Asisten II Pemkab Siak, Herianto, menyebut capaian tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh dan kebijakan strategis sejak Afni Zulkifli menjabat sebagai representasi pemegang saham mayoritas.
“Kami bekerja berdasarkan arahan dan kebijakan Ibu Bupati. Alhamdulillah, BSP mulai rebound dan insyaAllah dapat membukukan dividen hingga USD 6 juta pada 2026,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Berdasarkan hasil rapat internal bersama notaris, dividen interim yang siap dibagikan dalam tahap awal mencapai USD 4,5 juta atau sekitar Rp75,9 miliar.
Sisanya akan diputuskan dalam RUPS tahunan setelah audit kantor akuntan publik selesai.
Dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 72,29 persen, Pemerintah Kabupaten Siak diperkirakan menerima sekitar Rp52 miliar dari pembagian tahap pertama.
Saham lainnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau (18,07 persen), Pemkab Kampar (6,02 persen), Pemkab Pelalawan (2,41 persen), serta Pemko Pekanbaru (1,21 persen).
Pemulihan kinerja BSP disebut tidak terjadi secara instan. Manajemen melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk evaluasi kegiatan trucking atau pengangkutan minyak melalui jalur darat yang dinilai membebani biaya operasional.
Selain itu, pola penjualan minyak mentah diubah dari orientasi ekspor menjadi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Sejumlah proyek nonprioritas juga ditunda, disertai restrukturisasi manajemen menyusul gangguan operasional yang terjadi sejak Maret 2023.
Herianto menegaskan, sebagai salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja BSP harus dijaga konsistensinya agar tidak kembali terpuruk.
Dalam upaya memperkuat sektor migas daerah, Afni disebut aktif berkonsultasi dengan Bahlil Lahadaliaserta Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto.
Terdapat tiga agenda besar BSP pada 2026. Pertama, pemenuhan kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP) berupa pengeboran tujuh sumur.
Kedua, rencana kolaborasi pengadaan pipa baru guna menekan biaya trucking yang selama ini dinilai tidak efisien. Ketiga, penetapan direksi definitif melalui uji kelayakan dan kepatutan (UKK) secara profesional dan terbuka.
Menurut Afni, tata kelola perusahaan harus diperkuat agar output kerja terukur dan berdampak langsung pada daerah.
“Yang penting itu output kerja wajib terukur, salah satunya dalam bentuk bagi hasil atau dividen BSP yang terjaga untuk kemaslahatan daerah,” tulisnya di media sosial.
Meski proyeksi dividen menjadi sinyal positif, publik tetap menanti konsistensi reformasi manajemen dan realisasi target pengeboran sebagai penentu apakah kebangkitan BSP benar-benar berkelanjutan atau sekadar rebound jangka pendek.
