Siak — Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan pentingnya efisiensi operasional dan penguatan sistem digital pemerintahan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak, Rabu (29/10).
Kedatangan Bupati disambut langsung oleh Kepala Diskominfo Siak, Romy Lesmana Dermawan, beserta jajaran. Kunjungan ini merupakan agenda pengawasan dan evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
“Saya datang untuk memastikan kesiapan Kominfo dalam menopang arah transformasi digital pemerintahan. Kunci keberhasilan tata kelola daerah itu ada pada kekuatan informasi. Jika informasi antarlembaga terbuka dan terhubung baik, kepercayaan publik juga akan tumbuh,” tegas Bupati Afni.
Pada kesempatan itu, Bupati membahas beban biaya listrik di lingkungan perkantoran yang mencapai Rp70–80 miliar per tahun.
Afni meminta agar seluruh perangkat daerah mengubah pola kerja menjadi lebih efisien, adaptif, dan berbasis digital.
“Saya ingin ada efisiensi nyata. Untuk pekerjaan administratif, bisa dilakukan sistem Work From Anywhere (WFA) satu minggu di rumah, satu minggu di kantor. Kerja tetap jalan, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Dengan cara ini kita bisa hemat energi dan waktu,” ujarnya.
Selain efisiensi, Bupati Afni juga menekankan pentingnya transparansi kinerja ASN melalui sistem absensi digital yang terintegrasi dengan pelaporan hasil kerja.
“Kita ingin sistem yang jujur dan terbuka. Setiap ASN nanti bisa dipantau apa yang dikerjakannya, lengkap dengan foto dan NIP. Jadi pimpinan tahu, bahkan masyarakat juga bisa melihat kinerja ASN kita,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo Romy Lesmana menjelaskan pengembangan aplikasi e-Smart, sebuah sistem berbasis elektronik untuk pencatatan dan pelaporan aktivitas pegawai.
Bupati Afni mengapresiasi inovasi tersebut dan memerintahkan agar aplikasi itu diperluas penggunaannya ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Siak.
“Aplikasi e-Smart ini bagus, tapi jangan berhenti di Kominfo saja. Harus diterapkan di seluruh OPD sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan bersama,” perintahnya.
Bupati juga mengingatkan agar Diskominfo terus memperkuat fungsinya sebagai motor penggerak digitalisasi birokrasi, baik dalam peningkatan infrastruktur jaringan maupun publikasi kegiatan pemerintah daerah.
“Keterbukaan informasi adalah wujud tanggung jawab publik. Setiap dinas wajib punya admin informasi dan media. Apa yang dikerjakan hari ini harus bisa diketahui masyarakat,” tandasnya.
