Siak – Rencana Pemkab Siak menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa TK, SD, hingga SMP di tahun 2025 kandas di meja DPRD.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak menolak usulan tambahan anggaran Rp7,2 miliar yang diajukan pemerintah daerah karena alasan regulasi dan keterbatasan keuangan.
Juru Bicara Banggar DPRD Siak, Marudut Pakpahan, berujar bahwa keputusan penolakan tersebut bukanlah bentuk manuver politik.
“Jadi yang Rp1,3 miliar saja yang disetujui, belum ada RPJMD-nya. Ini bukan ada intrik politik, karena lembaga ini juga penyelenggara pemerintahan dan harus berjalan bersama-sama,” tegas Marudut usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2025 di DPRD Siak, Senin (29/9).
Menurut Marudut, ketiadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari kepala daerah terpilih membuat usulan tambahan tidak bisa diakomodir.
“Hasil diskusi dengan Dirjen Keuangan Kemendagri jelas, visi misi kepala daerah belum bisa masuk di APBD Perubahan tanpa RPJMD,” ungkapnya.
Selain faktor regulasi, kemampuan keuangan daerah juga menjadi alasan penting.
Politisi PDI-P itu menilai, kondisi fiskal Siak saat ini masih rapuh akibat beban defisit dan kewajiban tunda bayar tahun anggaran 2024.
“Kita harus realistis, jangan memaksakan program besar ketika anggaran daerah masih sempit. Prinsipnya, setiap rupiah harus efektif dan efisien,” kata Marudut.
Sebelumnya, Bupati Siak Afni Zulkifli telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,2 miliar agar program seragam gratis bisa menjangkau seluruh siswa TK hingga SMP, baik negeri maupun swasta.
Kendati demikian, dari total usulan itu, DPRD hanya menyetujui Rp1,3 miliar untuk 2.162 siswa penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Afni mengaku menghargai keputusan legislatif meski program yang dinantikan ribuan orang tua murid itu harus tertunda.
“Tadi sama-sama kita dengar, saya gak bisa komentar. Kami hargai semua prosesnya,” ujar Afni.
Bupati juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas belum terealisasinya janji seragam gratis di tahun ini. Ia memastikan program ini tetap menjadi prioritas utama pihaknya.
“Kalau tidak tahun ini berarti tahun depan. RPJMD-nya sedang kami gesa, jadi kami mohon maaf kepada masyarakat,” katanya.
Penundaan ini membuat ribuan siswa di luar penerima PKH harus bersabar. Mereka belum bisa merasakan bantuan seragam sekolah gratis sebagaimana yang dijanjikan.
