SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak menggelar konferensi pers Kaleidoskop Capaian Kinerja 2025yang merangkum seluruh kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (29/12) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, itu dipimpin langsung oleh Bupati Siak Afni Zulkifli bersama Wakil Bupati Syamsurizal, serta dihadiri seluruh kepala OPD.
Menariknya, konferensi pers tersebut digelar secara terbuka dan inklusif, tidak hanya dihadiri jajaran pejabat daerah, tetapi juga mengundang rekan-rekan media dan masyarakat umum. Hal ini menjadi gambaran dan komitmen Bupati Afni terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyampaian kinerja di bawah kepemimpinannya.
Tak hanya itu, demi menjangkau keterbukaan yang lebih luas, kegiatan tersebut juga disiarkan secara langsung melalui media sosial TikTok @Afni.Z dan kanal YouTube, memungkinkan masyarakat mengikuti paparan capaian pembangunan dan evaluasi kinerja daerah secara real time, di mana pun berada.
Dalam paparannya, Bupati Afni menyampaikan terkait tekanan fiskal yang menghantam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025.
Pendapatan daerah tercatat anjlok hingga Rp325,9 miliar atau sekitar 11 persen, memaksa pemerintah daerah melakukan koreksi besar-besaran terhadap belanja, termasuk memangkas ratusan miliar rupiah anggaran pembangunan.
Berdasarkan data yang berhasil dirangkum awak media dari Pemkab Siak menunjukkan, pendapatan APBD murni 2025 yang semula ditetapkan Rp2,95 triliun terkoreksi menjadi Rp2,62 triliun pada APBD Perubahan. Penurunan ini dipicu oleh tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta koreksi dana transfer pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Bupati Siak Afni Zulkifli mengklaim kondisi tersebut mencerminkan rapuhnya struktur fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kami tidak menutup mata. Struktur fiskal daerah masih sangat bergantung pada transfer ke daerah. Ketika dana pusat terkoreksi, ruang fiskal kami langsung tertekan,” kata Afni, Senin (29/12).
Untuk menahan laju defisit dan menjaga keberlangsungan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Siak terpaksa melakukan koreksi belanja hingga Rp736,6 miliar, yang berdampak pada pemangkasan sejumlah pos anggaran. Penyesuaian tersebut meliputi penurunan belanja operasi sebesar Rp258,2 miliar, belanja modal Rp244,8 miliar, serta belanja tidak terduga Rp3,46 miliar, disertai koreksi SILPA sebesar Rp230,06 miliar, sebagai upaya pengendalian anggaran di tengah tekanan pendapatan yang kian sulit.
Belanja APBD yang semula mencapai Rp3,13 triliun dipangkas menjadi Rp2,62 triliun pada APBD Perubahan. Kondisi ini secara langsung berdampak pada penyusutan ruang pembangunan fisik dan penyesuaian sejumlah program daerah.
Meski begitu, Afni menegaskan bahwa pemangkasan dilakukan secara selektif dan tidak serta merta begitu saja.
“Kami memilih memangkas belanja yang tidak prioritas dan berisiko fiskal. Program strategis, layanan dasar, serta agenda pemulihan ekonomi tetap kami jaga,” tegasnya.
Tekanan fiskal semakin terasa ketika transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan provinsi tak mencapai target. Hingga 26 Desember 2025, TKD yang diterima baru Rp1,77 triliun dari target Rp2,02 triliun, menyisakan kekurangan sekitar Rp250,5 miliar.
Kondisi ini mempersempit ruang gerak fiskal daerah dan memperlihatkan risiko ketergantungan tinggi pada dana pusat.
“Situasi ini menjadi pengingat bahwa penguatan PAD adalah pekerjaan rumah besar yang tidak bisa ditunda,” ujar Afni.
Di sisi lain, realisasi fisik pembangunan tercatat tinggi di angka 94,51 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 82,25 persen hingga 26 Desember 2025. Kendati demikian capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fiskal jangka panjang.
SILPA audited 2025 memang menurun tajam menjadi Rp9,61 miliar dari estimasi awal Rp239,6 miliar, yang menunjukkan perbaikan serapan anggaran. Akan tetapi, saldo kas daerah per 29 Desember 2025 hanya tersisa Rp3,74 miliar, menandakan ruang likuiditas yang semakin sempit.
Pemkab Siak menyadari bahwa tantangan fiskal tidak berhenti di 2025. Afni menekankan perlunya reformasi pendapatan daerah agar APBD lebih tahan terhadap guncangan kebijakan pusat.
“Ke depan, kami harus lebih berani melakukan terobosan peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat. Ketahanan fiskal daerah tidak bisa terus bergantung pada pusat,” tutup Afni Zulkifli memungkasi.
Dengan demikian, kondisi APBD Siak 2025 menjadi catatan penting terkait tantangan daerah dalam menjaga stabilitas anggaran di tengah koreksi fiskal nasional, sekaligus pengingat perlunya pembenahan mendasar pada struktur keuangan daerah.
