Jalarta.~ Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri prosesi penyerahan barang bukti hasil penyitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Dalam prosesi tersebut, Satgas PKH memamerkan gunungan uang tunai sekitar Rp2,3 triliun dalam bentuk uang kertas pecahan Rp100 ribu.
Tumpukan uang itu menjadi simbol hasil penertiban kawasan hutan dan penegakan hukum atas penyalahgunaan lahan negara.
Secara simbolis, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan total uang sitaan negara senilai Rp6.625.294.190.469,74 kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo, disaksikan langsung Presiden Prabowo.
“Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar Rp6.625.294.190.469,74,” ujar Burhanuddin, dilansir dari Tribunnews.com.
Burhanuddin merinci, sekitar Rp2,3 triliun berasal dari denda administratif kehutanan yang dijatuhkan kepada 20 perusahaan sawit dan tambang nikel yang terbukti menyalahgunakan kawasan hutan.
Sementara Rp4,2 triliun lebih lainnya merupakan uang rampasan negara dari perkara korupsi besar yang ditangani Kejaksaan Agung, termasuk kasus ekspor minyak mentah (CPO) dan impor gula.
“Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai Rp4.280.328.440.469,74,” kata Burhanuddin.
Prabowo menekankan, dana sitaan tersebut memiliki nilai strategis jika dialokasikan langsung untuk kepentingan rakyat, khususnya korban bencana.
“Sebagai contoh yang Rp6 triliun saja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo.
Ia menyebut dana serupa juga dapat digunakan untuk membangun hunian tetap bagi para pengungsi bencana di Sumatra.
“Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah. Rp6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap,” ujarnya.
Menurut Prabowo, kebutuhan hunian tetap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak di Sumatra hampir mencapai 200.000 unit.
Namun, dengan dana Rp6 triliun saja, setengah kebutuhan tersebut sudah dapat terpenuhi.
