PEKANBARU – Komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat mencapai babak baru.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran, menemui Gubernur Riau Abdul Wahid di kediaman dinas Jalan Diponegoro, Kamis (9/10).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mematangkan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 100 persen di seluruh desa dan kelurahan se-Riau.
Dalam pertemuan itu, Kakanwil Rudy Hendra menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang memungkinkan capaian bersejarah ini terwujud.
Menurut Rudy, keberhasilan membentuk Posbakum di seluruh wilayah administratif desa dan kelurahan Riau bukan sekadar angka, melainkan simbol pemerataan akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.
“Dukungan Pak Gubernur menjadi kunci sukses program 100 persen Posbakum di Riau. Kita tidak berhenti pada seremoni peresmian, tapi memastikan Posbakum benar-benar hadir sebagai solusi nyata di tengah masyarakat,” tegas Rudy Hendra.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menggelar pelatihan bagi para paralegal yang akan bertugas di Posbakum. Pelatihan ini dianggap penting agar para pendamping hukum di lapangan benar-benar memahami fungsi, mekanisme, dan etika dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat pencari keadilan.
Selain itu, dibahas pula rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kemenkumham Riau dengan berbagai pihak terkait, mulai dari lembaga penegak hukum hingga seluruh kepala daerah di Riau.
Kesepakatan ini merupakan turunan langsung dari kerja sama tingkat nasional antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, yang bertujuan memperkuat sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah.
“Kami ingin Posbakum bukan hanya menjadi formalitas administratif, tapi wadah nyata untuk mengedukasi masyarakat agar melek hukum dan berani memperjuangkan haknya,” ujar Rudy menambahkan.
“Karena pada akhirnya, keadilan harus bisa dirasakan dari kota hingga pelosok desa.”
Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga memaparkan inisiatif kerja sama dengan berbagai universitas di Riau. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan sumber daya hukum daerah melalui riset, pendidikan, dan praktik hukum langsung di masyarakat.
Dengan begitu, Riau tidak hanya mencetak paralegal tangguh, tapi juga menumbuhkan generasi sadar hukum sejak dini.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan apresiasinya atas langkah proaktif yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Riau. Ia menilai, capaian 100 persen Posbakum ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjamin hak hukum bagi masyarakat tanpa diskriminasi.
“Program ini bukan sekadar simbol, tapi kebutuhan mendesak. Posbakum harus menjadi tempat pertama yang dicari masyarakat ketika menghadapi masalah hukum,” tegas Gubri Wahid.
“Saya pastikan pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh agar Posbakum berfungsi optimal hingga ke akar rumput.”
Tercapainya 100 persen Posbakum di Riau, Provinsi ini menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang berhasil menuntaskan pemerataan lembaga bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Pemerintah berharap langkah ini menjadi model nasional dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadaban hukum di seluruh penjuru negeri.
