Siak – Program bantuan seragam sekolah gratis yang dijanjikan Bupati Siak, Afni Zulkifli, dikabarkan gagal direalisasikan tahun ini. Ribuan siswa dari TK, SD hingga SMP harus gigit jari, lantaran program yang semula digadang sebagai prioritas justru kandas di tengah jalan.
Penyebab utamanya tak lain adalah akibat kelalaian Bupati Afni sendiri yang hingga kini belum menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar hukum pelaksanaan program.
Padahal, program ini sejak awal menuai harapan besar dari orang tua murid. Setiap siswa dijanjikan mendapat dua pasang seragam, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Kendati demikian, kenyataannya, Pemkab Siak hanya mampu menganggarkan Rp1,3 miliar untuk 2.162 siswa penerima PKH. Angka itu jauh dari kebutuhan sebenarnya, sementara ribuan siswa lainnya dipaksa menunggu tanpa kepastian.
Afni mencoba berkelit dengan dalih keterbatasan keuangan daerah. “Kalau tidak tahun ini berarti tahun depan. RPJMD-nya sedang kami gesa, jadi kami mohon maaf kepada masyarakat,” ucap Afni usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2025 di DPRD Siak, Senin (29/9) lalu.
Namun begitu, pernyataan itu dinilai tidak cukup. Bagaimana mungkin program besar dijanjikan tanpa perangkat hukum dan perencanaan matang?
DPRD Siak pun menolak usulan tambahan anggaran Rp7,2 miliar yang diajukan Afni. Juru bicara Badan Anggaran, Marudut Pakpahan, menegaskan penolakan itu bukan karena intrik politik, melainkan murni persoalan regulasi.
“Belum ada RPJMD-nya, jadi yang Rp1,3 miliar saja yang disetujui. Ini bukan intrik politik, tapi aturan yang harus dipatuhi. Visi misi kepala daerah tidak bisa serta-merta masuk ke APBD Perubahan,” kata Marudut dengan tegas.
Kegagalan ini sontak menampar wajah pemerintahan Afni yang sejak awal menjadikan seragam gratis sebagai janji politik.
Justru DPRD lah yang mengingatkan, tanpa RPJMD, program apapun bisa dianggap ilegal. Artinya, Afni bukan hanya gagal memenuhi janji, tetapi juga abai terhadap aturan mendasar yang seharusnya dipahami seorang kepala daerah.
Ironisnya, di saat orang tua murid berharap ada keringanan biaya pendidikan, justru pemerintah daerah sibuk menutupi defisit dan tunda bayar dari anggaran 2024.
Dengan alasan menjaga stabilitas fiskal, ribuan siswa dipaksa bersabar menunggu tahun depan, tanpa kepastian yang jelas. Bukankah ini bentuk ketidakmampuan kepala daerah dalam mengelola prioritas?
Sementara itu, kekecewaan masyarakat semakin memuncak. Program yang seharusnya menyentuh seluruh siswa malah terpangkas habis, hanya tersisa untuk sebagian kecil penerima PKH.
Ribuan siswa lain seakan dianggap bukan prioritas. Bupati Afni sendiri memilih berlindung di balik retorika diplomatis, seolah kegagalan ini sekadar persoalan teknis semata.
Ironisnya, justru pernyataannya sendiri berbanding terbalik dengan kenyataan. Jika anak-anak memang berhak, mengapa seragam gratis yang sudah dijanjikan justru gagal total hanya karena RPJMD tak kunjung disusun?
Kini, publik menilai kegagalan seragam gratis di Siak bukan semata akibat keterbatasan anggaran, tetapi karena lemahnya perencanaan dan kepemimpinan Bupati Afni. Janji besar yang diumbar di awal justru kandas di tangan kepala daerah sendiri.
Dengan kondisi ini, wajar bila masyarakat mempertanyakan komitmen sekaligus kapasitas Afni dalam memimpin Siak.
