SIAK ~Penunjukan Mahadar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak memantik tanda tanya besar di kalangan publik. Pasalnya, sejak dua periode terakhir, kursi Sekda diisi oleh sosok berlatar belakang mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik).
Publik pun mempertanyakan, apakah pola penunjukan ini sekadar kebetulan, atau justru sarat dengan kepentingan politik? Mengingat posisi Kadisdik sangat strategis karena membawahi ribuan tenaga pendidik yang tersebar di seluruh penjuru Negeri Istana.
Mahadar resmi dilantik Bupati Siak Afni Zulkifli Rabu (24/9) di Kantor Bupati Siak. Ia menggantikan Arfan Usman, Sekda sebelumnya yang juga merupakan mantan Kadisdik dan memasuki masa purna tugas pada Maret 2025 lalu.
Fakta di lapangan bahwa dua Sekda periode terakhir sama-sama berasal dari kursi Kadisdik menimbulkan spekulasi publik. Dunia pendidikan pun dipertanyakan, apakah telah dijadikan arena politik praktis oleh elit Siak untuk mengamankan dukungan jauh hari sebelum Pilkada?
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau (UNRI), Khairul Amri, menilai hal itu sangat wajar jika publik mencurigai adanya kepentingan politik.
Namun begitu Dosen Unri itu mengingatkan bahwa penunjukan seorang Sekda tetap melalui proses seleksi yang digelar Panitia Seleksi (Pansel) dan telah dinyatakan lulus secara administrasi.
“Sejatinya pelantikan Sekda itu melewati beberapa tahapan pansel. Kalau syaratnya misalnya minimal tamatan SMA, tetapi yang dilantik hanya tamatan SMP, itu jelas pelanggaran administrasi. Begitu juga soal golongan kepangkatan dan eselon harus diperhatikan,” kata Khairul Amri saat berbincang dengan awak media, Kamis (25/9).
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa politik selalu hadir di setiap proses birokrasi, termasuk dalam penunjukan pejabat tinggi pratama seperti Sekda.
“Kita setiap harinya bernafas sudah di bawah kepentingan politik. Jadi wajar kalau muncul spekulasi semacam itu,” timpalnya.
Terkait tudingan bahwa ribuan guru di bawah kendali Kadisdik bisa dijadikan “mesin politik”, Khairul justru pesimis. Menurutnya, tenaga pendidik di Kabupaten Siak memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni sehingga sulit diarahkan untuk kepentingan politik praktis.
“Guru di Siak itu punya kapasitas dan independensi. Jadi sangat berat kalau mau dijadikan mesin politik. Mereka punya pemikiran kritis, dan itu menjadi benteng terhadap intervensi politik,” tegasnya.
Sebagai catatan, Mahadar sendiri tidak lama menjabat sebagai Kadisdik, tidak penuh satu tahun ia menjabat. Pada periode 2023–2024, ia sempat dilengserkan Bupati Alfedri dari kursi Kadisdik dan dimutasi ke jabatan Sekretaris Kesbangpol. Langkah Bupati Alfedri kala itu sempat mengejutkan publik Negeri Istana.
Kini, setelah Arfan Usman pensiun, Mahadar justru dipercaya memegang jabatan tertinggi ASN di lingkungan Pemkab Siak. Dia berhasil menyingkirkan tiga kandidat lainnya yang juga memiliki latar belakang mentereng dan juga salah satunya putra asli Siak.
Publik pun akan menunggu apakah kebijakan birokrasi di Siak ke depan benar-benar steril dari kepentingan politik seperti yang digaungkan Bupati Afni dengan tegas melarang ASN tidak boleh gawe politik lagi atau justru semakin kental dengan aroma kepentingan kekuasaan.
