Prabowo Segarkan Kabinet Indonesia Maju dengan Wajah Baru
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju jilid tiga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Pergantian dan pengisian jabatan penting ini dinilai sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan percepatan program prioritas nasional.
Dalam reshuffle kali ini, beberapa nama baru masuk dalam lingkaran pemerintahan. Djamari Chaniago dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menggantikan posisi yang sebelumnya kosong pasca evaluasi kabinet.
Sementara itu, Erick Thohir tetap mendapat mandat penting dengan jabatan yang belum diumumkan secara detail dalam pelantikan hari ini.
Selain itu, Presiden juga menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Staf Komunikasi Presiden. Penunjukan ini dinilai penting untuk memperkuat arus komunikasi pemerintah kepada publik.
“Transparansi informasi dan komunikasi efektif menjadi jantung dalam membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Tokoh kepolisian juga mendapat ruang penting dalam susunan kabinet baru ini. Komjen Pol (Purn) Ahmad Dhofiri ditunjuk sebagai Penasihat Presiden Bidang Reformasi Polri. Menurut Presiden, pengalaman panjang Dhofiri di kepolisian diyakini dapat memberi kontribusi signifikan terhadap agenda reformasi hukum dan keamanan nasional.
Perombakan juga menyentuh posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang kini diisi oleh Mohamad Qadari, seorang analis politik senior. Prabowo menilai Qadari memiliki kapasitas analitis yang mumpuni untuk memperkuat koordinasi strategis antara lembaga kepresidenan dan kementerian.
“Saya percaya beliau mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah secara obyektif,” kata Prabowo.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) turut mengalami penambahan kepemimpinan. Nanik Sudaryati Dayang dan Soni Sanjaya resmi dilantik sebagai Wakil Kepala BGN.
Presiden menekankan bahwa penguatan kelembagaan gizi nasional merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Tidak kalah penting, Sarah Sadiqa ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kehadiran Sarah dinilai krusial dalam memastikan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi.
“Kita ingin birokrasi yang bersih, gesit, dan fokus pada kepentingan rakyat,” tegas Presiden Prabowo menutup pernyataannya.
