Pemkab Siak Saat Pimpin Rakor
Siak, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah sebagai upaya dalam menangani persoalan sengketa lahan dan hutan yang masih terjadi di negeri istana.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyampaikan bahwa tim ini melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Pembentukan tim ini merupakan tonggak penting dalam mewujudkan penyelesaian konflik lahan secara transparan dan berlandaskan hukum, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal,” ujar Afni dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Siak, Kompleks Perkantoran Tanjung Agung. Rabu (20/8).
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Siak akan membuka sekretariat atau rumah aduan masyarakat yang menjadi wadah penyampaian aspirasi. Tim kerja nantinya akan melakukan verifikasi serta investigasi mendalam, melibatkan berbagai pihak terkait.
“Kami ingin penyelesaian dilakukan dengan adil, tidak memihak kelompok tertentu. Sayang kepada rakyat bukan berarti membiarkan pelanggaran hukum. Jika ada lahan di kawasan hutan yang ditanami sawit setelah 2020 lalu diperjualbelikan, maka yang salah adalah pihak penjual maupun pembeli,” tegas Afni.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa rumah dinas Bupati kini difungsikan sebagai Rumah Rakyat, tempat masyarakat bisa bersilaturahmi, memberikan saran, masukan, maupun menyampaikan keluh kesah.
Langkah ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk kalangan dunia usaha kehutanan dan asosiasi perusahaan, yang selama ini mengaku kesulitan menyalurkan bantuan atau mencari jalur mediasi saat terjadi konflik dengan masyarakat.
“Kami juga berharap dukungan dari NGO serta media agar proses penyelesaian ini berjalan lebih cepat dan bisa tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat,” pungkasnya menyudahi.
