Pekanbaru — Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Riau dalam Rapat Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Riau, yang dipimpin langsung oleh Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto di Ruang Melati Lantai 3 Kantor Gubernur Riau, Senin (1/12).
Rapat yang diikuti seluruh kepala daerah se-Riau itu membahas langkah penyelesaian persoalan agraria yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketimpangan, konflik lahan, dan stagnasi ekonomi berbasis ruang.
Pada kesempatan itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa reforma agraria adalah hal penting untuk menertibkan tata ruang, kepemilikan tanah, dan memutus rantai kemiskinan.
“Isu ini menyangkut stabilitas sosial-ekonomi daerah. Persoalan agraria di Riau adalah salah satu yang paling kompleks di Indonesia. Ini bukan sekadar urusan sertifikasi tanah, tetapi strategi memerangi kemiskinan dan menjaga ketertiban sosial,” tegas Hariyanto.
Hariyanto juga menyebut angka kemiskinan Riau berada di 6,36 persen, dan sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah yang bersinggungan langsung dengan konflik agraria.
“Ini bukan urusan politis. Ini hajat hidup orang banyak. Kepala daerah siapkan anggaran sertifikasi, nanti Kanwil dan Kantah akan bantu. Mari kita jaga tanah kita,” sambungnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Siak Afni dengan lugas memaparkan kondisi riil di daerahnya yang masih dihimpit konflik lahan sejak lama.
“Konflik agraria adalah persoalan utama di Kabupaten Siak saat ini. Sekitar 45 ribu rakyat kami di beberapa desa terjepit di antara HGU dan HTI,” ujar Afni di hadapan Plt. Gubernur.
Afni juga meminta keberpihakan pemerintah provinsi untuk memperjuangkan pelepasan lahan seperti yang dilakukan terhadap PT SIR.
“Kami mohon kepada Pak Plt Gubernur, perjuangkan seperti PT SIR. Kami minta pelepasan sekitar 10 kilometer agar rakyat benar-benar merasakan pembangunan,” katanya.
Tidak hanya konflik kepemilikan, Bupati Afni turut mengangkat persoalan ekologis yang menghantam petani Bungaraya.
“Tangkapan air di kawasan HTI dan HGU semakin berat. Sawah-sawah kami kekeringan. Kami mohon hak-hak ekologis diperjuangkan,” tegasnya.
Afni meminta pengajuan pelepasan 100 hektare untuk memastikan ketersediaan air bagi ribuan petani.
Kepala Kanwil BPN Riau Nurhadi Putra menegaskan bahwa rapat akhir GTRA masih merupakan pintu masuk menuju penyelesaian masalah agraria.
“Rapat ini belum menjadi solusi final. Ini langkah awal. Dialog lanjutan sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Nurhadi menekankan peran GTRA kabupaten/kota sebagai garda terdepan.
“Silakan Bupati dan Walikota menyampaikan isu prioritas masing-masing. GTRA daerah harus berada di garis depan penyelesaian masalah agraria,” pungkasnya.
