Siak – Pemerintah Kabupaten Siak menyatakan dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai langkah nasional dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Dukungan ini disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional yang sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Senin (21/4/2025).
Rapat tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, dan diikuti langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, didampingi Kepala Dinas Sosial Wan Idris.
Kegiatan itu terselenggara atas inisiatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin langsung oleh Menteri Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama memperluas akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Target beliau adalah agar Sekolah Rakyat memberikan kesempatan pendidikan yang terbuka untuk semua orang, menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga kurang mampu, baik yang miskin biasa maupun miskin ekstrem,” ujar Tito dalam sambutannya.
Menurut Tito, pendidikan menjadi jalur paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi sarana bagi anak-anak dari kelompok termiskin untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat, dan kemudian memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.
Program ini dirancang dalam bentuk sekolah berasrama dengan kombinasi kurikulum formal dan pendidikan karakter. Adapun sasarannya adalah siswa dari kelompok masyarakat dalam desil 1 dan 2, yakni 20 persen penduduk dengan penghasilan terendah secara nasional.
Penerimaan siswa akan dilakukan melalui tahapan tes kesehatan dan verifikasi administrasi, dan orang tua atau wali siswa juga diwajibkan menandatangani komitmen untuk mendampingi anak mereka selama proses pendidikan berlangsung.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga hadir dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa hingga April 2025, pemerintah telah menerima 356 usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah.
Dari jumlah tersebut, pada tahap awal akan dibangun 200 titik lokasi, diprioritaskan pada daerah yang memiliki kesiapan lahan dan tingkat kemiskinan tinggi.
“Untuk saat ini, 53 lokasi sudah dalam proses survei dan perencanaan. Jika berjalan lancar, pembelajaran pertama akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan daya tampung minimal 1.000 siswa per sekolah,” jelas Saifullah.
Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan seluas minimal 6–7 hektare dan dilengkapi fasilitas penunjang seperti ruang belajar, asrama siswa, lapangan olahraga, hingga perumahan bagi guru.
Titik pembangunan tersebar di berbagai wilayah, termasuk 26 titik di Pulau Jawa, serta wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Bali.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berlomba mengajukan usulan lokasi, tetapi harus memastikan kesiapan lahan yang legal dan bebas sengketa.
Ia menekankan pentingnya peran aktif daerah dalam penyediaan lahan, perekrutan guru, dan koordinasi lintas sektor.
Selain itu, Tito mengungkapkan pentingnya pemanfaatan data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat agar sasaran program benar-benar tepat, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem.
“Data tunggal itu penting, agar bantuan yang disalurkan baik dari pusat maupun daerah benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Sebagai bentuk pemicu semangat dan kinerja daerah, Tito juga mengusulkan adanya kompetisi penurunan angka kemiskinan ekstrem antar provinsi dan kabupaten/kota.
“Setiap enam bulan bisa diberikan penghargaan bagi daerah dengan capaian terbaik. Ini akan menjadi motivasi bersama,” sebutnya.
Pj Sekda Siak, Fauzi Asni, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan komitmennya mendukung penuh program Sekolah Rakyat di Kabupaten Siak.
“Tentu kita sangat mendukung program yang baik ini. Dengan Sekolah Rakyat, masyarakat kurang mampu bisa memperoleh akses pendidikan yang layak dan gratis. Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial,” ucap Fauzi menyudahi. (Infotorial)
