Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
Jakarta, – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan mengumumkan putusan penting terkait sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) di tujuh daerah di Provinsi Riau.
Keputusan ini menjadi penentu nasib sengketa hasil Pilkada yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi suara.
Dalam proses hukum ini, masyarakat Riau menaruh harapan besar pada integritas dan transparansi yang diusung lembaga konstitusi tertinggi tersebut.
Komisioner KPU Riau Divisi Hukum dan Pengawasan, Supriyanto, menjelaskan bahwa MK akan memutuskan apakah sengketa memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau tidak.
“Putusan ini memiliki dua kemungkinan, yaitu diterima untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya atau dihentikan jika tidak memenuhi syarat,” jelas Supriyanto Selasa (28/1/2025).
Keputusan ini, menurutnya, akan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang atas bukti dan argumen dari para pihak.
Salah satu sengketa yang diajukan mencakup hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagaimana sengketa di daerah lainnya, proses ini diajukan oleh kandidat atau pihak yang merasa adanya ketidaksesuaian dalam proses penghitungan suara.
Tahapan persidangan yang telah berlangsung mencakup penyampaian permohonan, pemeriksaan pendahuluan, hingga pembuktian.
“Proses hukum telah dilakukan secara terbuka. Semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti dengan adil,” lanjut Supriyanto.
Bagi masyarakat di tujuh daerah yang terlibat sengketa, yakni Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi (Kuansing), Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru, keputusan MK menjadi momen yang sangat dinantikan.
Sebagai lembaga penjaga konstitusi, MK diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak hanya mengedepankan keadilan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
“Kami yakin MK akan mengedepankan kebenaran. Proses ini tidak hanya tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga,” tambah Supriyanto.
Keputusan MK pada 11 Februari 2025 akan menjadi tonggak penting bagi perjalanan demokrasi di Riau. Apapun hasilnya, diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pemilu di masa mendatang.
Bagi masyarakat, keadilan adalah hal utama, dan transparansi dalam pengambilan keputusan adalah wujud nyata dari demokrasi yang berfungsi sebagaimana mestinya.
