Mendagri Tito Karnavian (ist)
PEKANBARU. – Di tengah persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid-SF Hariyanto, pada 6 Februari mendatang, isu pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada kepala daerah baru untuk mengganti pejabat demi mewujudkan pemerintahan yang lebih sehat dan efektif.
Namun demikian, pakar dan masyarakat mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini akan efektif dalam mendukung visi-misi kepala daerah terpilih.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI di Senayan, Jakarta, menyatakan bahwa kepala daerah baru memiliki kewenangan untuk mengganti pejabat di lingkup pemerintahannya.
“Kami izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh team work yang sesuai satu chemistry (kecocokan) dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” tegas Tito, Selasa (21/1) lalu.
Menanggapi hal itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, menyatakan kesiapan Pemprov Riau untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Jika pimpinan yang baru nanti merasa ada yang perlu diperbaiki dan dibenahi struktur organisasi dalam mewujudkan visi-misi lima tahun ke depan, maka kita harus siap mendukung,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui pihaknya belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
Namun, kebijakan ini memunculkan perdebatan di kalangan pengamat. Pengamat kebijakan publik Universitas Riau, Dr. Arif Wahyudi, menilai bahwa pergantian pejabat perlu dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi kinerja, bukan sekadar berdasarkan kecocokan personal.
“Pergantian pejabat harus didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan sekadar chemistry atau selera. Jika tidak, ini justru bisa mengganggu stabilitas pemerintahan,” kata Arif, Kamis (23/1).
Di sisi lain, persiapan penyambutan kepala daerah baru menjadi perhatian utama Pemprov Riau. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq OH, memimpin rapat teknis untuk memastikan rangkaian acara berjalan lancar.
“Nantinya, penyambutan akan dilakukan secara meriah mulai dari VIP Bandara SSK II hingga arak-arakan menuju Gedung Daerah. Ini adalah momentum penting bagi masyarakat Riau,” ujar Taufiq.
Rencana penyambutan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga Adat Melayu (LAM). Ketua LAM Riau, Datuk Seri Syahril, menyatakan dukungannya terhadap prosesi adat yang akan digelar.
“Tepuk tepung tawar adalah simbol doa dan restu dari masyarakat adat kepada pemimpin baru. Harapannya, Gubernur dan Wakil Gubernur dapat membawa Riau lebih maju dan bermartabat,” ungkap Syahril.
Meski begitu, beberapa kelompok masyarakat meminta agar euforia ini tidak mengalihkan fokus dari agenda utama pemerintah baru, yaitu mewujudkan pemerintahan yang efektif.
“Penyambutan itu penting, tapi lebih penting adalah bagaimana mereka langsung bekerja dan membuktikan komitmen untuk membangun Riau,” ujar Ahmad Fadli, tokoh masyarakat Riau.
Dengan harapan tinggi terhadap kepemimpinan Abdul Wahid dan SF Hariyanto, masyarakat Riau kini menunggu gebrakan nyata dari pemerintah baru, baik dalam hal kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan.
DBagaimana kebijakan pergantian pejabat dan penyelarasan organisasi pemerintahan akan berjalan, menjadi pertanyaan yang akan terjawab dalam waktu dekat.
