Ilustrasi OTT KPK
Pekanbaru,– Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memicu perhatian terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sampah dan pengadaan tahun anggaran 2025.
Dalam operasi tersebut, dikabarkan KPK mengamankan empat pejabat berinisial RM, IP, AL, NF, serta seorang pihak swasta. Senin (2/12) malam sekira pukul 20:00 Wib.
Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 3 miliar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat turut disita. Sumber internal menyebutkan bahwa OTT ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BLUD Sampah yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kebersihan kota.
Seorang pejabat Polda Riau yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya OTT tersebut, meski menegaskan bahwa operasi ini sepenuhnya merupakan kewenangan KPK.
“Operasi ini tidak termasuk dalam agenda Polda Riau maupun Polresta Pekanbaru. Informasi baru kami terima dari Kapolresta Pekanbaru hari ini,” ungkap pejabat tersebut, yang enggan disebutkan namanya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penindakan dilakukan secara independen oleh KPK tanpa melibatkan kepolisian setempat.
Hingga kini, KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai identitas lengkap para pejabat yang diamankan maupun rincian kasus yang diselidiki.
Namun demikian, sumber yang dekat dengan kasus ini mengungkapkan bahwa dugaan korupsi tersebut mencakup penyimpangan dalam kontrak pengelolaan sampah dengan pihak ketiga, yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025.
Suasana di Mapolresta Pekanbaru pada Senin malam tampak dipenuhi oleh kehadiran sejumlah anggota Satbrimobda Polda Riau yang diduga dikerahkan untuk mengamankan proses permintaan keterangan.
Sementara itu, awak media yang memadati Mapolresta Pekanbaru juga belum mendapatkan informasi resmi dari para pejabat terkait.
Masyarakat menanti pernyataan resmi dari KPK serta langkah-langkah yang akan diambil terhadap pejabat yang terlibat.
