KPK (ist)
Pekanbaru, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang di Pekanbaru, Senin (2/12/2024).
Salah satunya adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Kasus yang melibatkan Pj Wali Kota ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pertanggungjawaban fiktif dana yang melibatkan anggaran Pemkot Pekanbaru.
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, korupsi ini terjadi melalui penggunaan uang bendahara yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang seharusnya.
“Dalam kasus ini, yang terjadi adalah pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara). Tidak ada pihak swasta yang terlibat dalam perkara ini karena pembelian yang dilaporkan fiktif,” ungkap Alexander Marwata di Bali, Selasa (3/12).
Dari hasil OTT, KPK menemukan uang senilai Rp 1 miliar yang diduga terkait dengan kasus korupsi tersebut. Meskipun demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara ini, termasuk bagaimana alur korupsi yang terjadi di Pemkot Pekanbaru.
Alexander Marwata juga menjelaskan bahwa OTT kali ini hanya melibatkan ASN dan tidak ada pengusaha atau pihak swasta yang turut diamankan.
“Kami belum bisa menjelaskan secara detail tentang bagaimana proses dan alur perkara ini berjalan. Namun yang jelas, OTT ini berhasil mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ASN,” tambah Marwata.
Keberhasilan OTT ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menanggulangi praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik.
Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan awal di Pekanbaru, kedelapan orang yang diamankan akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk proses lebih lanjut.
“Mereka akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Rencananya, proses pengiriman akan berlangsung hari ini, dan diperkirakan sampai di Jakarta sekira jam 1 siang,” kata Marwata.
Ooerasi yang dilakukan KPK ini menjadi perhatian publik, mengingat pelibatan pejabat setingkat Pj Wali Kota dalam dugaan korupsi yang melibatkan anggaran pemerintahan. KPK diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh perkara ini dan memberikan penegakan hukum yang adil kepada semua pihak yang terlibat.
