M Fadel Variza (ist)
Siak — Anggota DPRD Riau, M Fadel Variza, menanggapi kontroversi hasil survei yang dirilis oleh Dr. Tito dari Election Corner FISIP Universitas Riau (Unri) terkait peluang kandidat di Pilkada Siak.
Menurut politisi muda PAN itu, survei tersebut penuh kejanggalan, bahkan mencatut nama sebuah lembaga tanpa izin resmi.
Fadel mengungkapkan bahwa pihak FISIP Unri telah mengklarifikasi bahwa survei tersebut bukan dilakukan oleh Election Corner, melainkan atas nama pribadi Dr. Tito.
“Hasil survei ini tidak bisa dianggap sebagai representasi lembaga. FISIP Unri sendiri sudah menegaskan bahwa mereka tidak terlibat,” ujar Fadel, Jumat (22/11).
Fadel juga mempertanyakan independensi Dr. Tito dalam menyusun dan mempublikasikan hasil survei tersebut. Fadel menegaskan bahwa survei politik yang sah harus mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilakukan oleh lembaga yang kredibel.
“Lembaga survei itu diatur oleh undang-undang. Kalau dibuat secara pribadi, apalagi digunakan oleh pasangan calon, itu bisa menyesatkan opini publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadel menyebut bahwa setiap penelitian atau survei harus mematuhi kaidah-kaidah ilmiah agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas dan objektivitas dalam penyelenggaraan survei, terutama dalam konteks politik.
“Sebagai intelektual, kita harus menghormati aturan riset. Jika dilakukan tanpa dasar yang kuat, survei semacam ini tidak layak dijadikan rujukan,” kata Fadel.
Fadel juga membandingkan survei Dr. Tito dengan lembaga survei lain seperti Indikator, yang menurutnya memiliki kredibilitas lebih baik karena telah terdaftar di KPU.
“Survei yang dilakukan lembaga terdaftar seperti Indikator lebih objektif dan adil. Mereka sudah diverifikasi dan hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan survei pribadi,” tambahnya.
Di tengah situasi yang memanas, Fadel mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung mempercayai hasil survei yang tidak jelas kredibilitasnya. Anggota DPRD Riau itu mengimbau semua pihak untuk menjaga integritas proses demokrasi dengan mengedepankan data yang valid dan transparan.
“Kita harus cerdas menyikapi hasil survei. Jangan sampai opini masyarakat dibentuk berdasarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
