Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE MM
Pekanbaru,— Menjelang pemilihan kepala daerah, perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi dan akuntabilitas calon pemimpin. Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan, dalam pernyataannya kepada wartawan di ruang kerjanya. Sabtu (19/10).
Zufra menekankan pentingnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempublikasikan rekam jejak calon kepala daerah dengan jelas dan detail.
“Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemilihan, KPU berkewajiban untuk mengungkapkan track record calon pemimpin. Informasi ini penting karena calon-calon tersebut akan memimpin lebih dari enam juta masyarakat Riau,” ujar Zufra.
Zufra, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau, menambahkan bahwa rekam jejak ini mencakup berbagai aspek, termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, dan perilaku calon.
“KPU harus mempublikasikan informasi dasar seperti tempat lahir, pendidikan, dan apakah calon tersebut memiliki catatan kriminal atau tidak,” tegasnya.
Menurut Zufra, kejelasan informasi ini akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat saat memilih pemimpin.
“Masyarakat tidak seharusnya hanya melihat tampilan di poster. KPU harus menyediakan informasi yang lebih dalam tentang siapa calon pemimpin itu sebenarnya,” katanya.
Dia juga merekomendasikan pemanfaatan media konvensional dan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi tersebut, baik melalui website KPU maupun selebaran.
Zufra juga mengingatkan bahwa penting bagi KPU untuk tidak hanya menampilkan foto calon tetapi juga menjelaskan siapa mereka di balik gambar tersebut.
“Kami tidak ingin masyarakat membeli kucing dalam karung. Informasi asal-usul dan latar belakang calon perlu diketahui publik,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Zufra menekankan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
“Keduanya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai kelengkapan data saat bakal calon mendaftar, Zufra menginginkan agar KPU meminta dokumen seperti curriculum vitae (CV) yang lengkap.
“Daftar riwayat hidup yang jelas akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai calon kepada masyarakat,” tutupnya.
