Rombongan PKK dan Bupati Kabupaten Siak disambut hangat oleh Plh Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Siak, – Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Siak Dra Hj Rasidah beserta 110 ketua PKK tingkat desa melakukan kunjungan kerja Bimbingan Teknis (Bimtek) dan studi tiru ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (12/6) kemaren.
Kehadiran mereka, disambut Pelaksana Harian (Plh) Ade Zakir, Asisten I berserta jajarannya di Aula Kantor Bupati Bandung Barat dan didampingi Bupati Siak Alfedri, Kepala Dinas DPMK Muhammad Arifin dan Kepala Diskop-UMKM.
Rasidah menyebutkan, tujuan Bimtek dan studi tiru ini untuk belajar bagaimana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa, rata-rata digerakkan oleh isteri penghulu (kepala desa), bisa dikelola dengan baik dan berkompeten.
“Semua ini tidak lain tidak bukan, cara meningkatkan kesejahteraan ibu penggerak PKK tingkat desa. Seandainya produk UMKM mereka bagus, maka akan melahirkan pundi-pundi rupiah,” kata Rasidah ke media ini, Kamis (13/6).
“Bahkan bukan istri dari kepala desa, ibu-ibu di desa tersebut bisa terbantu ekonominya. Misalnya, kalau produk yang dikelola oleh PKK desa banyak diminati, maka membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang lainnya,” tambahnya.
Bupati Siak menambahkan, Kabupaten Bandung Barat salah satu daerah melahirkan produk UMKM berkualitas dan telah diakui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) RI.
“Selain produk UMKM di Bandung Barat ini telah diakui mutunya, produk mereka juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,” ungkap Alfedri.
Dikesempatan tersebut, Alfedri mendampingi ibu-ibu penggerak PKK se Kabupaten melihat sejauhmana upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
“TP PKK Bandung Barat berhasil melakukan pengelolaan dan peningkatan penghasilan keluarga UP2K, melalui 1000 UMKM. Semoga prestasi ini, bisa diterapkan di Kabupaten Siak lewat mekanisme ATM, (Amati, Tiru dan Modifikasi). Sehingga perkembangan ekonomi masyarakat, bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Kepala Dinas DPMK Siak menjelaskan, ongkos yang digunakan oleh 110 ketua PKK desa melalui Alokasi Dana Kampung (ADK).
“Untuk ongkos ketua PKK desa ini, bersumber dari ADK,” terangnya.
